Sistem Pemerintahan Rusia

Rusia, negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah, menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen presidensial dan parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, meskipun sistem pemerintahan modernnya masih mencerminkan warisan otoritarian dari masa lalu.

Presiden

Presiden Rusia adalah kepala negara dan memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan enam tahun, dan dapat menjabat maksimal dua kali berturut-turut. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk perdana menteri (dengan persetujuan Duma Negara), membubarkan Duma Negara, dan mengeluarkan dekrit presiden yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki kendali penuh atas kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Perdana Menteri dan Pemerintahan

Perdana Menteri Rusia, yang ditunjuk oleh presiden dan harus disetujui oleh Duma Negara, bertindak sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari pemerintah dan mengawasi kerja menteri-menteri kabinet. Meskipun perdana menteri memiliki peran penting dalam kebijakan domestik, kekuasaan nyata tetap berada di tangan presiden.

Parlemen

Parlemen Rusia, yang dikenal sebagai Majelis Federal, terdiri dari dua kamar: Duma Negara (Majelis Rendah) dan Dewan Federasi (Majelis Tinggi). Duma Negara terdiri dari 450 anggota yang dipilih melalui sistem proporsional campuran, sementara Dewan Federasi terdiri dari perwakilan dari masing-masing subjek federal Rusia. Duma Negara memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan, termasuk hak untuk mengesahkan undang-undang dan menyetujui anggaran negara. Namun, Dewan Federasi memiliki peran penting dalam hal-hal seperti perubahan konstitusi dan kebijakan luar negeri.

Federalisme

Rusia adalah negara federasi yang terdiri dari 85 subjek federal, termasuk republik, oblast, krai, dan kota federal. Setiap subjek federal memiliki tingkat otonomi tertentu, tetapi kekuasaan nyata tetap terkonsentrasi di tangan pemerintah federal. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk gubernur di beberapa wilayah, meskipun beberapa wilayah memiliki gubernur yang dipilih secara langsung.

Partai Politik

Sejak era pasca-Soviet, politik Rusia didominasi oleh partai pro-presiden, United Russia. Partai ini telah memenangkan mayoritas kursi di Duma Negara dalam setiap pemilihan sejak awal tahun 2000-an. Partai oposisi, seperti Partai Komunis Rusia dan Liberal Democratic Party of Russia, memiliki peran yang terbatas dalam politik nasional, dan sering kali menghadapi tekanan dari pemerintah.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan Rusia adalah contoh dari bagaimana elemen-elemen demokrasi dapat dipadukan dengan struktur otoritarian. Meskipun secara formal Rusia adalah negara demokratis, dalam praktiknya kekuasaan sangat terkonsentrasi di tangan presiden. Tantangan utama yang dihadapi Rusia adalah meningkatkan transparansi, memerangi korupsi, dan memperkuat institusi demokrasi. Dengan reformasi yang tepat, Rusia memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warganya.