Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang menganut sistem pemerintahan parlementer dengan corak monarki konstitusional. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen demokrasi modern dengan tradisi monarki yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat Malaysia. Sebagai negara yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, Malaysia memiliki struktur pemerintahan yang unik dan kompleks.

Monarki Konstitusional

Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mempraktikkan sistem monarki elektif. Yang di-Pertuan Agong, atau Raja Malaysia, dipilih dari sembilan Sultan yang memimpin negara bagian di Semenanjung Malaysia. Yang di-Pertuan Agong menjabat sebagai kepala negara dengan masa jabatan lima tahun. Meskipun posisinya sebagian besar bersifat seremonial, Yang di-Pertuan Agong memiliki beberapa kekuasaan konstitusional, seperti melantik Perdana Menteri dan memberikan persetujuan atas pembubaran parlemen.

Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan Malaysia mengikuti model Westminster, yang diwarisi dari masa penjajahan Inggris. Parlemen Malaysia terdiri dari dua majelis: Dewan Rakyat (Majelis Rendah) dan Dewan Negara (Majelis Tinggi). Dewan Rakyat adalah badan legislatif utama yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Sementara itu, Dewan Negara terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong dan mewakili berbagai kepentingan, termasuk negara bagian dan wilayah federal.

Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan, biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi yang memegang mayoritas kursi di Dewan Rakyat. Perdana Menteri memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk mengangkat menteri-menteri kabinet dan mengarahkan kebijakan pemerintah.

Federalisme

Malaysia menganut sistem federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan keuangan nasional, sementara pemerintah negara bagian memiliki kewenangan dalam urusan seperti tanah, agama Islam, dan sumber daya alam. Namun, terdapat beberapa bidang di mana kekuasaan dibagi antara kedua tingkat pemerintahan, seperti pendidikan dan kesehatan.

Partai Politik dan Koalisi

Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, politik Malaysia didominasi oleh Barisan Nasional (BN), sebuah koalisi yang terdiri dari beberapa partai politik, termasuk United Malays National Organisation (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC). Namun, pada pemilihan umum 2018, koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) berhasil memenangkan mayoritas kursi di parlemen, menandai pertama kalinya dalam sejarah Malaysia bahwa pemerintahan federal berganti tangan.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan Malaysia adalah contoh yang menarik dari bagaimana tradisi monarki dan demokrasi modern dapat berpadu dalam satu kerangka politik. Meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan, sistem ini telah berhasil mempertahankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dengan terus memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan transparansi, Malaysia memiliki potensi untuk menjadi model bagi negara-negara lain yang mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas.